Page 62 - Kewarganegaraan

sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis
itu adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi lebih tepat diistilahkan dengan hukum atau
aturan dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu: 1) Konstitusi tertulis dan
2) Konstitusi tak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-
Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu
kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara.
Suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah, sedangkan
konstitusi tak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan
konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah
(documentary constitution), sedangkan untuk konstitusi tak tertulis adalah konstitusi
tak bernaskah (non-documentary constitution). Hampir semua negara di dunia memiliki
konstitusi tertulis atau undang undang dasar. Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi
yang termuat dalam satu dokumen tunggal atau konstitusi bernaskah (documentary
constitution). Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris
yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan
perjanjian. Inggris adalah contoh dari negara yang memiliki konstitusi tak bernaskah (non-
documentary constitution). Perihal konstitusi ini, silakan mahasiswa mendalami lanjut di
referensi online yang tersedia. Misalnya, di https://www.mkri.id/index.php?page=web.
Berita&id=11776
UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Republik Indonesia. Sebagai
konstitusi dari negara Indonesia maka UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum
dasar dan hukum tertinggi negara. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan
sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai
hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang
norma hukum di Indonesia.
Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perudang
undangan. Tata urutan ini seperti piramida yang menggambarkan hierarki perundangan
mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum
di Indonesia, tata urutan peraturan perudang undangan ini mengalami beberapa kali
perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Seperti apakah tata urutan
perundangan Indonesia menurut
ketentuan yang baru, yakni
Undang-undang No. 11 Tahun
2012? Tuliskan tata urutan
tersebut? Bandingkan dengan
ketentuan yang lama, yakni
Undang-undang No. 10 Tahun
2004. Apa yang dapat Anda
simpulkan?

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di
bawah UUD NRI 1945 isinya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD
NRI 1945. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 59
Pendidikan Kewarganegaraan