Page 24 - Kewarganegaraan
P. 24

4.  Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
                           Suatu kenyataan  bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn) telah  mengalami
                      beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran
                      bahkan  sistem  evaluasi.    Semua  perubahan  tersebut  dapat  teridentifikasi  dari  dokumen
                      kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat
                      ini.
                           Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab
                      pertanyaan ini,  Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang
                      pendidikan  dan kurikulum  satuan pendidikan  sekolah dan pendidikan  tinggi.   Dengan
                      membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika
                      dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.
                           Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke
                      masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk
                      mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/ pemerintahan Republik
                      Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
                      1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia
                      era reformasi.  Mengapa dinamika  dan tantangan  PKn sangat erat dengan perjalanan
                      sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah
                      dibandingkan dengan mata kuliah lain.  Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga
                      negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Status warga negara
                      dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat
                      biasa.  Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku
                      mereka  sangat dinamis.  Oleh  karena  itu,  mata  kuliah  PKn harus selalu  menyesuaikan/
                      sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan
                      bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
                           Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah
                      mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan
                      dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia,
                      Anda dianjurkan  untuk  mengkaji  perkembangan  praktik  ketatanegaraan  dan  sistem
                      pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1)
                      Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959);
                      (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d.
                      sekarang). Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD
                      (konstitusi)?
                           Aristoteles (1995)  mengemukakan  bahwa secara konstitusional  “...different
                      constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic
                      function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut?  Mari
                      kita samakan dengan argumen berikut ini.  Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan
                      kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga
                      negara.  Artinya,  konstitusi  yang  berbeda  akan  menentukan  profil  warga  negara  yang
                      berbeda.  Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya
                      perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.

                        Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika
                        Serikat (AS) membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme
                        chek and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual.
                        Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu
                        membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Berikanlah alasanmu.

                       Presentasikan hasil diskusi kelompok.


               Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi                 21
               Pendidikan Kewarganegaraan
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29