Page 28 - Kewarganegaraan
P. 28

Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi
                      negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku
                      dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat
                      ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.


               D.  RANGKUMAN
                   1.  Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata
                      “kewarganegaraan”.  Pendidikan berarti usaha sadar dan  terencana  untuk mewujudkan
                      suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
                      potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
                      dengan warga negara.
                   2.  Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
                      menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
                   3.  Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang
                      berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya:
                      pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya
                      itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak
                      demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
                      1945.
                   4.  Negara  perlu  menyelenggarakan  pendidikan  kewarganegaraan  karena  setiap  generasi
                      adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar
                      mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan
                      cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
                      dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.
                   5.  Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang
                      bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara
                      sosiologis, PKn Indonesia dilakukan  pada  tataraan  sosial kultural  oleh  para pemimpin
                      di masyarakat yang mengajak untuk mencintai Tanah Air dan bangsa Indonesia. Secara
                      politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD NRI 1945 dan sejumlah
                      kebijakan Pemerintah yang  berkuasa sesuai dengan masanya.
                   6.  Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem
                      ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
                   7.  PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia,
                      eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.


               E.  PROYEK  KEWARGANEGARAAN
                   1.  Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang
                   2.  Anda  identifikasi  sebuah  masalah  bangsa    yang  dapat  diantisipasi  melalui  pendidikan
                      kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dari perkembangan iptek, tuntutan, dan
                      kebutuhan masyarakat, ataukah tantangan global pada saat ini
                   3.  Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah
                      tersebut
                   4.  Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna
                      mengantisipasi masalah tersebut
                   5.  Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis


               F.  DAFTAR PUSTAKA
                   Aristotle. (alih bahasa: Ernest Barker, revisi R.F. Stanley). (1995). Politics. New York: Oxford
                         University Press.



               Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi                 25
               Pendidikan Kewarganegaraan
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33