Page 111 - Kewarganegaraan

komponen pendukung”. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri.
Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan
mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu-padunya kekuatan rakyat,
kekuatan militer, dan kepolisian.
Keempat, aturan dasar mengenai kewajiban dan hak asasi manusia. Penghormatan
terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika
yang luar biasa. Jika sebelummya perihal hak-hak dasar warganegara diatur dalam UUD
NRI 1945 hanya pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen
keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah
judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia,
diatur juga mengenai kewajiban asasi manusia.
Selanjutnya, silakan Anda lakukan analisis terhadap hal-hal berikut. Hak-hak apa
saja yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945? Bandingkan dengan Deklarasi Hak
Asasi Manusia se-Dunia (universal declaration of human rights). Adakah persamaan/
perbedaan di antara keduanya?

4. Aktualisasi dan Implementasi Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara
Keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara merupakan faktor kunci yang
menentukan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Harmonisasi dapat terwujud
apabila warga negara menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Artinya bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya.
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan sebuah bangsa mendirikan negara
adalah untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Hal serupa juga terjadi di
Indonesia sebagaimana dapat kita lihat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI
1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.”
Dari petikan di atas, maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab
sekaligus kewajiban yang harus dijalankan negara/pemerintah. Namun demikian, dalam
upaya pencapaian tujuan tersebut mesti dilakukan beberapa strategi. Salah satunya
adalah memastikan siapa yang dimaksud “bangsa Indonesia” yang harus dilindingi,
diperhatikan kesejahteraannya, dan dicerdaskan itu?
Pada kegiatan belajar sebelumnya (KB VI) Anda sudah mempelajari ihwal tentang
kewarganegaraan Indonesia mulai dari siapa warga negara, apa itu kewarganegaraan, siapa
yang disebut penduduk, bagaimana memperoleh status kewarganegaraan, dan sebagainya.
Pernahkah Anda mendengar berita pernah ada penyaluran bantuan sosial yang tidak
tepat sasaran? Pernahkah Anda mendengar atau/bahkan mengalami kejadian ketika
akan mengurus administrasi ke kantor kelurahan tidak dapat langsung dilayani karena
ada perbedaan data? Pernahkah Anda mendengar bahwa ada penduduk yang sudah
berusia di atas 17 tahun tetapi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik? Tiga
persoalan ini merupakan contoh di mana kewajiban dan hak warganegara dan upaya
pemenuhan hak oleh negara tidak dapat berjalan harmonis.
Pada satu sisi, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan data yang ada, namun pada sisi yang lain masyarakat belum menjalankan
kewajibannya, dalam hal ini melakukan pendaftaran/pemutakhiran data. Jika demikian,

108 Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan