Page 110 - Kewarganegaraan

justru hak asasi manusia hanya bisa tegak berdiri ketika kewajiban asasi manusia sudah
dijalankan?
3. Dinamika dan Tantangan untuk Mewujudkan Harmoni Kewajiban dan Hak
Warga Negara
Dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara
terjadi terutama setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Terdapat
beberapa perubahan fundamental terhadap aturan dasar dalam UUD NRI 1945, antara
lain; pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian
nasional dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan negara, serta hak dan
kewajiban asasi manusia.
Perubahan aturan dasar dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan
dan teknologi terlihat dari adanya perubahan hak warga negara di bidang pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa “Setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan”. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian
kata “tiap-tiap” menjadi “setiap” dan kata “pengajaran” menjadi “pendidikan”.
Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak
warganegara, karena makna dari pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai,
sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan.
Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di tiga lingkungan
pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perubahan UUD NRI Tahun
1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana tertuang pada Pasal 31 Ayat (5) UUD Negara
RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
Rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan memperkukuh persatuan bangsa. Selain itu, budaya harus bersiap menyambut
perkembangan dan kemajuan iptek agar tidak terjadi kesenjangan budaya (cultural lag)
dan gagap budaya (cultural shock), yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang
bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Dapatkah Anda memberikan
contoh-contoh kesenjangan budaya yang kerap kali muncul pada masyarakat kita?
Mengapa hal demikian terjadi?
Kedua, perubahan aturan dasar pada bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial. Terjadinya perubahan pada Pasal 34 UUD NRI 1945 yang didasarkan pada
kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di
bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang
jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya
mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sehingga rakyat
dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam rumusan tersebut
terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ke dalam realita kehidupan
bangsa dan negara Indonesia, yakni “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”
Ketiga, aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Perubahan
aturan dasar ini lebih menitikbesarkan pada pemilihan pendekatan dalam menciptakan
pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan
bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republlik Indonesia sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 107
Pendidikan Kewarganegaraan