Page 149 - Kewarganegaraan

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang. Selain Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
juga mengatur Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian,

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur Komisi Yudisial, Komisi Yudisial
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Bagaimana lembaga peradilan tersebut berfungsi dalam menegakkan hukum dan
keadilan?
Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh
negara-negara di dunia: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan; (2) mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan.
Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam
bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini
dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang
didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan
keadilan telah terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang
hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang peradilan, kita memiliki
Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN).

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan
masyarakat? Anda dianjurkan untuk menelusuri sumber rujukan tentang upaya
penegakan hukum.

Gambar X.3 Suasana Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber: voaindonesia.com

Sudahkah Komisi Pemberantasan Korupi bekerja sesuai harapan masyarakat?
Berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan
hukum, antara lain:

146 Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan