Page 88 - Kewarganegaraan

dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi negara UUD NRI 1945.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN
1. Pengembangan sikap
Saat ini ada wacana mengenai presiden Indonesia 3 (tiga) periode.
Apa sikap Anda atas wacana di atas?
Setuju ataukah tidak setuju atas wacana tersebut?
Berikan alasan alasannya

2. Analisis Kasus

Penyitaan KTP Pelanggar Protokol Kesehatan Inkonstitusional
Rabu 03 Feb 2021 10:15 WIB
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Andriyanto menyarankan
tidak diberlakukannya hukuman penyitaan KTP elektronik bagi pelanggar protokol
kesehatan. Menurutnya, penyitaan KTP elektronik inkonstitusional atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.
"Kalau bisa tidak disita. Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu
identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan.
Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik," ujarnya ketika dikonfirmasi pada

Rabu (3/2).
Andriyanto mengatakan, KTP Elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi
salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan
publik. Seperti, memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan
perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

"Sehingga kalau KTP disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut
pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk
mengambil itu," kata dia.
Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil
KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah
banyaknya kesbikuan lain.
Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru,
dengan berbagai alasan. "Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui
KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah
meminta surat kehilangan dari kepolisian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan
membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi,
lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang
disita.
Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur
secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalagi bila kebijakan itu sudah

dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.
Sumber dikutip dari: https://www.republika.co.id/berita/qnxnq5428/penyitaan-ktp-
pelanggar-protokol-kesehatan-inkonstitusional

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 85
Pendidikan Kewarganegaraan