Page 55 - Kewarganegaraan

demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat
untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-
gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan
antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga
banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkhis.
Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan
pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat
terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan
pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan
demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan
dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak
ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat,
tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan
harapan sebagian besar warga masyarakat.
Jalinan hubungan dan kerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara
kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan
pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan
terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik
antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup
sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu
dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak
terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian
tujuan nasional.
Pada era global, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan
negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan
global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu
tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negara-
bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang
sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan
keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.

5. Pentingnya Integrasi Nasional
Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) menyatakan bahwa faktor pemerintah
yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-
bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu
pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat
agar mau bersatu dan bekerja bersama.
Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan
kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap

pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya
sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi
politik.
Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia yang merdeka pada tahun 1945,
pembangunan integrasi menjadi tugas penting. Ada 2 (dua) hal yang dapat menjelaskan
hal ini. Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah
memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan
pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah saat itu adalah membangun kesetiaan
kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah

52 Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan