Page 54 - Kewarganegaraan

mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah.
Saat ini, melalui kurikulum Merdeka terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara
disampaikan kepada generasi muda.
d. Integrasi elit-massa
Dinamika integrasi elit-massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya
melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, peresmian
gedung publik dan sebagainya. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa
akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.
e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga
politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang
terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan
pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan.
Contohnya, pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali
dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil
Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua
belas kementerian dan delapan propinsi di Indonesia.

Tantangan integrasi nasional berkaitan dengan masalah integrasi nasional itu sendiri.
Menurut Nazaruddin Sjamsuddin (1996) masalah integrasi nasional timbul karena
berdirinya suatu negara-bangsa baru. Munculnya dinamika integrasi nasional Indonesia
memang sejak kita merdeka, sejak kita menjadi negara baru. Dalam upaya mewujudkan
integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan
vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan
horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam

dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa,
di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa
yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi
vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal,
sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih
menonjol daripada dimensi vertikalnya.
Terkait dengan dimensi horisontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-
negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah
masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya
berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras),
bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.
Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), gerakan separatisme dan kedaerahan,
demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horisontal di
Indonesia.
Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin
untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar
keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa
dipinggirkan.
Tantangan dari dimensi vertikal dan horisontal dalam integrasi nasional Indonesia
tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal
maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan
di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses

Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi 51
Pendidikan Kewarganegaraan